Amar Makruf Nahi Munkar

Pesan Pesan Dakwah Mohamad Natsir

Amar Makruf Nahi Munkar

Oleh : H Mas’oed Abidin

Dewan Dakwah mengutamakan amar makruf nahi munkar berbentuk reaksi, sosial kontrol sering pula dengan kepeloporan.

Ditujukan terhadap hal hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, disikapi secara reaktif bil-hikmah.

Artinya, Dewan Dakwah selalu mendukung pemikiran pemikiran baru jika bermanfaat dan tidak membingungkan umat, apalagi sampai menggoyang Aqidah.

Maka wajar saja, jika di samping kegiatan sosial, Dewan Dakwah juga mengikuti perkembangan politik, terutama yang berkaitan dengan agama.

Para pemimpin yang menggerakkan Dewan Dakwah sangat arif dalam membaca arus yang tengah berkembang.
Baik arus politik maupun sosial budaya.

Persepsi dan image buruk terhadap partai politik yang terbentuk pada zaman Orde Lama sebagai penyebab instabilitas semakin kental di zaman Orde Baru.

Persepsi tersebut telah dijadikan senjata propaganda sistematis untuk meminggirkan peran partai dalam percaturan politik nasional.

Sebagai gantinya penguasa dan meliter menjadikan Golkar sebagai mesin politik baru, yang sepanjang sejarah Orde Baru tidak mau menyebut dirinya partai.

Upaya peminggiran partai ini diawali ketika Pemerintah mengajukan 3 Rancangan Undang-undang politik yaitu RUU tentang partai politik, RUU sistem Pemilu dan RUU politik dalam legislatif.

Menyadari besarnya ancaman ketiga RUU itu terhadap eksistensi partai, anggota DPR waktu itu berusaha menggagalkan usaha pemerintah ini.

Namun tanpa sepengetahuan mereka, pada bulan Juli 1967, Soeharto melakukan negosiasi politik dengan para pimpinan partai yang hasilnya dikemudian hari dikenal dengan “konsesus nasional”.

Pertama, pemilihan akan dilaksanakan dengan sistem list (daftar) sebagaimana yang dikehendaki pimpinan partai.

Kedua, keanggotaan DPR diperbesar dari 347 orang menjadi 460 orang.

Ketiga, pemerintah berhak mengangkat 100 orang anggota DPR (75 mewakili kepentingan militer dan 25 mewakili kepentingan sipil non partai).
Dan mengangkat sepertiga anggota MPR.

Keempat, anggota ABRI melepaskan hak pilih mereka dalam pemilihan umum.

Konsesus yang mengubah peta politik parle-menter Indonesia ini meski jelas merugikan partai.

Sungguhpun begitu, tetap diterima oleh sebahagian para pimpinan partai karena mereka optimis akan memenangkan pemilihan umum.

Konsesus ini telah menimbulkan kemarahan banyak para politisi partai di DPR. Akibatnya, selama tahun 1967-1968 Soeharto mengeluarkan mereka dari legislatif dan menggantikannya dengan orang-orang-nya.

Masih dalam rangka melumpuhkan partai, keluarlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1970 yang intinya melarang pegawai negeri menjadi anggota partai politik.

Dan menetapkan pegawai-pegawai negeri harus memiliki monoloyalitas (kesetiaan tunggal) kepada pemerintah.
Dalam hal ini memilih Golkar.

Mereka yang bersikeras menjadi anggota Partai Politik, apalagi menjadi pengurusnya, harus rela keluar sebagai pegawai negeri.

Arus mencemaskan di bidang budaya berupa derasnya kebangkitan nativisme yakni kepercayaan dan anutan anutan yang dianggap dari nenek moyang yang dilestarikan secara turun temurun.

Kebangkitan kepercayaan dan pelestarian anutan nenek-moyang ini, yang bila dilihat bertolak belakang dengan ketentuan ayat-1 dari pasal 29 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ternyata mempunyai korelasi dengan proses sekularisasi atau spatialisasi pada kehidupan kemasyarakatan.

Proses modernisasi dibarengi dengan industrialisasi, urbanisasi, sekularisasi, secara besar besaran membawa perubahan sangat berarti dalam semua dampak sosio politiknya.
Telah menyebabkan makin cairnya pandangan ideologis umat dan bangsa.

Masyarakat industri, memang memiliki kecenderungan untuk mengalami sekularisasi.
Suatu upaya, yang memisahkan sektor sektor sosial budaya dari dominasi agama.

Sekularisasi yang berpangkal dari faham sekularisme materialisme berkembang lebih cepat pada ma¬syarakat indusri.
Sekularisme cenderung untuk meniadakan peranan agama.
Sekalipun kemungkinan bahwa agama sekedar mempunyai tempat dan kotak, berupa spatialisai agama, hanya memerani bidang “Rohaniah”.

Namun katanya sangat impoten sangat berperan dalam bidang kemasyarakatan yang lain.

Suatu kekhawatiran terbesar umat Islam dan bangsa Indonesia masa kini dan mendatang, adalah timbulnya masyarakat yang dikotakkan kedalam kelas kelas, berdasar kepentingan dan penguasaan ekonomi yang berbeda.

Dan, mungkin sekali saling bertentangan.
Kecenderungan kearah pengkelasan dalam masyarakat terlihat semakin meningkat pada tiga dasawarsa terakhir.

Berakibat kepada beban dakwah umat Islam menjadi semakin berat.
Dakwah Islam tidak semata harus menghadapi pemudaran dan pendangkalan nilai nilai agama.
Tetapi, dipaksa mesti juga berhadapan dengan fragmentasi sosial ke dalam kelas kelas ekonomi, pemilikan, dan materi.

Kebijakan perjuangan Islam menjadi bersifat ganda.
Di satu pihak, umat Islam mempunyai tugas nasional.
Mencegah pengkelasan masyar¬akat yang diakibatkan oleh sistem politik yang pragmatis.
Menerapkan secara aktual ekonomi berbasis kerakyatan.

Di lain pihak, umat Islam ingin mencegah sekularisasi.

Tugas ganda ini bertumpu pada keyakinan bahwa Islam sebagai agama dan pandangan hidup, harus mencegah pengkelasan masyarakat.

Pengkelasan masyarakat secara pasti mengarah dan berdampak kepada sekularisasi kehidupan.

Arus dari aliran spiritualisme nativisme sampai batas tertentu mempunyai raison d’etre.
Berhubung masyarakat industri selalu mempunyai ke cenderungan alienasi, yang diduganya dapat di tolong oleh spiritualisme yang merupakan terapi psikologis.

Spritualisme dianggap sampah masyarakat perasaan tidak aman warga masyarakat Industrial.
Lahir pula masyarakat dengan ilmu yang banyak diatas alas keimanan yang tipis. Too much science, too little faith.

Usaha yang perlu dijalankan untuk mengatasi gejala sekularisme dan nativisme dapat bersifat teoritik dan empirik.

Menghadapi sekularisme, secara teoritik Islam sudah mempunyai khasanah pustaka yang cukup luas.
Tinggal memasyarakatkannya, dan mengaktualisasikannya.

Dengan demikian garis besar upaya mencegah sekularisme ialah pengintregasian ilmu ilmu secara teoritk dalam sistem keagamaan.

Secara empirik, penanggulangan sekularisme adalah pengintregasian sistem budaya dalam sistem sosial dengan ajaran agama.

Tugas dakwah dalam menghadapi sekularisme menjadi sangat penting.

Nativisme, dapat dihadapi dengan ketinggian spiritualisme Islam.
Maka, secara teoritik sebenarnya, ajaran Islam dengan mudah dapat mengatasinya.

Dalam menghadapi sekularisme dan nativisme, persoalan yang tersulit adalah masalah kelem bagaan.

Senyatanya umat Islam cukup memiliki berbagai sumber daya, lembaga dan sumber ideologis bila mau berpedoman dari Risalah agama.

Masalahnya kini adalah usaha berketerusan memanfaatkan dan mengarahkan dakwah di bidang sosial budaya.
Guna menahan arus sekularisme.

Pada dasarnya nativisme timbul dari kepercayaan terhadap “warisan nenek moyang”.
Ditopang kesederhanaan berfikir.
Sama sekali bukan dikarenakan sifat sifat tercela yang membuat mereka terjauh dari cahaya ilahi (Aqidah tauhid).

Tidak semua warisan nenek moyang mesti ditinggalkan, ada yang masih bisa dipakai selama tidak berten¬tangan dengan aqidah Islamiyah.
Warisan nenek moyang yang sesuai dengan Islam dapat dilestarikan.
Bahkan dapat dikembangkan secara baik baik, mengharapkan kembali ruhul Islam.

Persoalan sekularisme dan nativisme menjadi makin kompleks, karena adanya jalinan kerjasama antara dua kekuatan sosial budaya.
Kerjasama ini terjadi karena mereka mempunyai kepentingan yang sama.

Keuntungan politik yang diperoleh nativisme selama ini, mempunyai latar belakang sosial dan sejarah.

Nativisme kebanyakan didukung oleh kebanyakan keturunan para priyayi (aristokrat), yang kemudian menjadi birokrat.

Secara historis pernah dalam masa yang panjang telah mempunyai jarak dengan budaya Islam.

Melalui dakwah yang intensif akan terpintal tali jarak sosial antara priyayi dan santri yang semakin dekat.
Kondisi ini dapat diharapkan membawa perkembangan sejarah sendiri.
Pada ujungnya akan cenderung untuk menyusutkan dukungan priyayi birokrat kepada nativisme.

Proses yang natural ini, akan terjadi sesudah masa generasi yang sekarang berada dalam birokrasi itu, berakhir.
Proses sejarah ini bisa dipercepat, dengan dakwah yang lebih intensif.
Karena itu perlu di tumbuhkan potensi umat.

Unsur-unsur yang ingin memojokkan umat Islam kini sedang bekerja keras. Kekuatan-kekuatan asingpun telah bermain.

Kita harus memperhatikan berbagai kegiatan yang ingin memojokkan umat Islam dengan cermat dan teliti.
Sehingga, maksud mereka yang sebenarnya jangan sempat terbuka lebar.
Jangan sampai terulang peristiwa masa lalu yang menyakitkan.
Mereka yang “bermain,” kita sama kita sesama antara umat Islam dengan penguasa menjadi jauh.

Dan akhirnya bukan saja kehidupan berbangsa terganggu, bahkan integrasi bangsa pun terancam.
Tanda-tanda disintegrasi bangsa sudah mulai ada yang melihatnya.

CR Pesan Pesan Dakwah Mohamad Natsir dalam Dakwah Komprehensif pada bagian Gerak Langkah Dakwah Ilaa Allah oleh H. Mas’oed Abidin

Categories: Buku Buya, Dakwah Komprehensif, Masyarakat Adat, Mohamad Natsir, Pesan Pesan Dakwah Mohamad Natsir | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Amar Makruf Nahi Munkar

  1. Pingback: Amar Makruf Nahi Munkar « BUYA H.MAS’OED ABIDIN’s Weblog « blog Buya Mas’oed Abidin

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,241 other followers

%d bloggers like this: