Pesan Pesan Dakwah Mohamad Natsir
Bahagian Dari Sejarah Bangsa
Oleh : H. Mas’oed Abidin
Pertemuan hati dengan hati memegang peranan penting.
Diwujudkan secara nyata dalam menilai setiap situasi.
Sesudah Masyumi membubarkan diri, rehabilitasinya tidak diizinkan pemerintah sampai ke zaman Orde Baru, bahkan di era Reformasi.
Sangatlah wajar jika sebagian besar tokoh Masyumi di pusat dan di daerah-daerah seluruh Indonesia ikut mendirikan dan memelihara keberadaan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
Sejak tahun 1967 sampai 1993, organisasi Dewan Dakwah ini dipimpin Bapak Mohamad Natsir, yang pernah memimpin Masyumi selama beberapa periode. Karena itu muncul anggapan, Dewan Dakwah adalah penerus Masyumi.
Masyumi sebagai satu partai politik Islam yang pernah hidup di Indonesia memiliki asas dan tujuan perjuangan yang jelas.
Terlihat dalam Tafsir Asasnya yang menjadi Program Perjuangannya.
Melihat perjuangan Masyumi sebagai Partai Politik Islam, dan kemudian tertanam anggapan bahwa Dewan Dakwah adalah pelanjut Masyumi, tidak sepenuhnya tepat.
Masyumi itu partai politik, sedang Dewan Dakwah adalah satu gerakan dakwah Islamiyah yang komprehensif.
Peran Dakwah menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia dalam upaya menjadikan, “umat yang berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat dan terhindar dari siksaan neraka, dengan izin Allah“.
Dewan Dakwah tidak punya anggota yang terdaftar.
Karena bukan organisasi massa dan tidak pula organisasi politik.
Tetapi, simpatisannya banyak sekali.
Itu semua hanya lantaran orang orang Masyumi tidak boleh berpolitik.
Masak kami mau diam saja? Kata bapak DR. Anwar Harjono, SH.
Andaikata boleh berpolitik, akan kami dirikan partai politik.
Karena tidak boleh, maka kami terjun ke dunia dakwah.
Jadi, walaupun orangnya sama, peran mereka sudah berbeda.
Sangat wajar, bila pimpinan dan keluarga besar Bulan Bintang yang telah menjadi keluarga besar Dewan Dakwah tidak menginginkan agar keluarga besarnya buta politik.
Pada hakekatnya politik adalah seni mengatur masyarakat.
Kehidupan politik sering ditandai dengan konflik kepentingan antara kelompok masyarakat.
Umumnya politik berusaha untuk merealisasikan gagasan ideologi, menjadi realitas sosial yang ideal, menurut wawasan masing masing.
Kepentingan yang dimaksud dapat bersifat politis, ekonomis, kultural, maupun ideologis.
Bila diperhatikan, perjuangan politik umat Islam di Indonesia tampak peranan dari politik Islam yang mengalami penurunan secara konstan.
Keadaan itu, sebagai akibat kelemahan internal dalam tubuh umat.
Atau, karena mengalami penurunan efektivitas peran, sebagai akibat “erosi fungsional”.
Penurunan kualitas umat juga dikarenakan faktor ikatan jamaah, unsur kepemimpinan, dan melemahnya ukhuwah.
Faktor eksternal, utamanya diakibatkan oleh perekayasaan sosial dan politik dari pihak penguasa.
Kecendrungan erosi fungsional dan mengakarnya sifat ketergantungan serta “hanyut arus” lebih menonjol lagi.
Terutama dalam dua dasawarsa terakhir ini.
Bisa jadi karena perekayasaan politik yang datang dari luar.
Perekayasaan politik oleh pihak-pihak yang selalu berupaya melumpuhkan peranan politik rakyat dan umat Islam khususnya, terasa amat efektif sejak beberapa dasawarsa terakhir.
Kenyataan pula, proses pembangunan yang sangat berorientasi pada aspek ekonomi dan sangat pragmatik, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh pada proses penumpulan pandangan ideologis masyarakat Indonesia.
Banyak daerah di Indonesia, yang pada zaman demokrasi parlementer didominasi oleh kekuatan politik Islam seperti Sumbar, Jabar, Sulsel, dan Kalsel, kini telah diwarnai kekuatan politik lain.
Secara sangat singkat kemorosotan peran politik Islam dalam sejarah Indonesia dapat dilukiskan dalam beberapa era yang pernah dilampauinya.
Saham kehidupan politik demokratik umat Islam sebenarnya dapat mengambil peranan politik secara representatif.
Tetapi kesempatan itu tidak pernah ada, juga tidak di masa Orde Baru.
Pada masa sebelum kelumpuhan kekuasaan Soekarno, partai politik Islam Masyumi sudah menuntut demokratisasi pemerintah-an dalam arti yang seluas-luasnya.
Demokrasi ini merupakan hasil perjuangan manusia seluruh dunia sepanjang sejarah.
Dalam era 1959 1965 peranan politik umat dan organisasi-organisasi Islam terpaksa didesak ke pinggir.
Demokrasi Terpimpin ala Soekarno telah menggeser kekuatan politik Islam.
Antara lain dengan pembubaran Masyumi.
Lebih jauh ditampilkan anggapan bahwa paham Bapak Mohamad Natsir tentang demokrasi, sangat bertolak belakang dengan demokrasi terpimpin yang akan diterapkan menurut “konsepsi Soekarno”.
Pak Syafruddin pernah mengingatkan ; “bahaya yang sebesar-besarnya yang mengancam negara Republik Indonesia, yakni bila demokrasi tenggelam dalam koalisi dan koalisi dimakan oleh anarki, dan anarki diatasi oleh golongan-golongan yang bersenjata dan oleh golongan-golongan yang menguasai golongan yang bersenjata itu”.
Bapak Mohamad Natsir juga bertanya, “apakah penegak demokrasi akan dapat mengembalikan kepercayaan yang ketika itu sedang goncang”
Selanjutnya kata Bapak Mohamad Natsir, “demokrasi yang harus ditegakkan ialah yang tidak mengambang, yang tidak menghasilkan kekacauan dan anarki, tetapi yang terpimpin, terbimbing oleh nilai-nilai moral dan nilai-nilai hidup yang tinggi”.
Mohammad Hatta berkeyakinan bahwa fondasi Demokrasi di Indonesia sudah cukup solid, karena di dukung oleh kombinasi organik tiga kekuatan sosial-religius, yang sudah mengakar di sebagian besar masyarakat kita.
Bila Demokrasi lenyap maka lenyaplah Indonesia merdeka.
Begitu prinsip Pak Hatta.
Bila pembangunan ekonomi pada masa Demokrasi Pancasila dinilai berhasil, maka pembangunan politik menurut banyak pengamat berjalan agak lambat.
Dua puluh tahun pertama pelaksanaan Demokrasi Pancasila sering terlihat bercirikan sikap otoriter sebagai warisan priode sebelumnya, masih dirasakan. Mungkin, disebabkan upaya mempertahankan stabilitas politik untuk pembangunan ekonomi.
Beberapa tahun terakhir, kelonggaran politik makin dirasakan.
Sekalipun masih jauh dari pelaksanaan sesungguhnya dari sistim Demokrasi Pancasila yang semestinya harus, menghormati kedaulatan rakyat.
Kritik terhadap pelaksanaan Demokrasi Pancasila, ialah longgarnya sistem kontrol sangat kentara tampil dalam birokrasi, hingga korupsi dan kolusi mencapai titik terparah sepanjang titik sejarah kontemporer Indonesia.
Bila kondisi semacam ini semakin menjamur, menurut pendapat berbagai kalangan, tidak mustahil bangsa ini akan keropos pada ahkirnya.
Terbukti di antaranya pada prolog era Reformasi.
Pada zaman Demokrasi Terpimpin, keragaman ideologi partai-partai terus di pertahankan. Gejala seperti ini juga tampak pada era reformasi.
Pada pelaksanaan Pemilihan Umum Juni 1999, Indonesia masuk kembali kedalam sistim multi partai, dengan 48 partai peserta Pemilihan Umum.
Kondisi ini dianggap sebagai suatu konsekwensi riil, dari tuntutan era reformasi, setelah lengsernya Presiden Soeharto.
Tuntutan demokratisasi dan Hak Asasi Manusia, yang tidak terlaksana pada masa Orde Baru, harus pula dilihatkan dengan lahirnya banyak partai politik.
Yang besar massanya ataupun yang gurem, semua berlomba untuk tampil. Sebuah euforia yang sangat menarik.
Pada Demokrasi Terpimpin zaman Nasakom dibawah kekuasaan Presiden Soekarno dibedakan antara partai yang “progressif revolusioner” dan yang “kontra revolusioner”.
Pembedaan dilakukan oleh ke kuasaan pemerintah.
Maka pada era reformasi rakyat yang membuat pemilahan.
Partai peserta pemilihan umum diberi kategori sebagai partai reformis dan partai-partai pendukung status quo.
Partai pendukung status quo dianggap masih memihak kepada Orde Baru, yang telah berkuasa selama 32 tahun (1966-1998).
Ketika Era Orde Baru, di masa kekuasaan Soeharto dinilai banyak melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
Kondisi ini sesungguhnya mernjadi hujatan yang amat mengena, pada saat bergulirnya era reformasi.
Semasa pemerintahan Presiden Soekarno, yang dikenal mulai akrab dengan PKI pimpinan D.N.Aidit, maka Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), yang dikenal sangat menentang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, dikategorikan sebagai “partai yang kontra revolusi”.
Keterlibatan tokoh-tokoh pimpinan dari kedua partai, Masyumi dan PSI, seperti Mohamad Natsir, Syafroeddin Prawiranegara, Boerhanoeddin Harahap, Soemitro Djojohadikoesoemo, Mr. Assaat, Buya K.H.A.Malik Ahmad, Mohammad Syafe’i pimpinan INS Kayu Tanam.
Dijadikan alasan tematik kontra revolusi dan kelompok pemberontak yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia.
Kebetulan saja memang, para pemimpin dari kedua partai politik dimaksud, memang ikut secara aktif didalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Akibatnya, semakin disudutkannya posisi kedua partai dimaksud.
Di dalam pandangan pemerintahan Orde Lama di bawah kekuasaan otoriter Soekarno, kedua partai dan tokoh-tokohnya mesti diamankan dalam tahanan. Akhirnya, tanpa adanya pembelaan, Masyumi dan juga terhadap Partai Sosialis Indonesia (PSI) mesti menerima hukuman, dibubarkan.
Partai Masyumi sebagai kekuatan umat Islam terbesar di masa pemilihan umum 1955 terpaksa harus menerima perintah pembubaran dirinya pada tanggal 15 Agustus 1960 dengan Penetapan Presiden No.200/1960”.
Dalam waktu tigapuluh hari sesudah Penetapan Presiden No.200/1960 itu, pimpinan Partai Masyumi harus menyatakan partainya bubar.
Kalau tidak, Masyumi akan dinyatakan sebagai “partai terlarang”.
Maka, bubarnya partai Masyumi dirasakan sebagai korban politik orde lama.
Bila ditilik dalam pelaksanaan undang-undang secara yuridis formil dan yuridis materil sekarang, Partai Masyumi sama sekali tidak beralasan untuk dibubarkan.
Dimasa pemerintahan Soeharto, atau era Orde Baru, secara logika politik, seharusnya Partai Masyumi dan PSI yang dengan jelas menjadi lawan Orde Lama, mestinya direhabilitir.
Apalagi, kalau melihat prinsip partai Masyumi serta garis kejuangan para pemimpin umat yang memimpin partai Islam terbesar ini.
Sejak masa lalu secara tegas sangat menentang Komunis.
Pemerintahan Orde Baru juga hadir seiring dengan partai komunis dibubarkan. Pemerintahan yang disebut sebagai anti komunis.
Semestinya rehabilitasi partai Masyumi ini harus sudah ada di masa pemerintahan Orde Baru.
Ironisnya, para pemimpin Masyumi masih tetap disingkirkan.
Berbagai intimidasi selalu diarahkan kepada pemimpin umat Islam.
Di antaranya Petisi 50 dijadikan sebagai alat rekayasa pelumpuhan potensi politik umat Islam.
Sejak peristiwa itu, sebenarnya di dalam tubuh umat dan bangsa sudah tumbuh bibit perlawanan.
Sungguhpun di antara umat dan pemimpin masih ada yang sanggup bertahan.
Hal itu karena masih tersisanya anti toxin di dalam urat nadi umat.
Anti toxin itu adalah keyakinan hidup, dengan berwawasan Iman dan Islam. Cintakan persatuan dan anti komunisme yang tidak pernah kendor.
Memang ada juga sebahagian umat yang menghadapinya dengan pengendapan secara pasif.
Berbentuk ‘uzlah sambil menunggu masa berubah.
Karena adanya keyakinan, bahwa per-ubahan itu pasti datang, sebagai suatu sunnatullah.
Hanya menunggu waktu ketika.
Kondisi ini sebenarnya telah ikut menguatkan diri umat.
Tumbuhnya disiplin dari dalam.
Tidak hanya sekedar tumbuh paksa dari luar, seperti disiplin itik pulang petang. Berbaris patuh teratur di bawah komando sebilah ranting.
Disiplin paksaan, seperti sudah lama kentara diterapkan sejak masa Demokrasi Terpimpin, tidak bermakna apa-apa terhadap ruh umat.
Dalam kemasan demi stabilitas keamanan, berulang juga pada era Orde Baru, selama 32 tahun pemerintahan Soeharto memerintah.
Bila kita amati kondisi umat pada dua era pemerintahan Orde Baru dan lama, atau orde bala ini, sasaran dan akibat yang dirasakan tetap sama.
Yaitu meminggirkan umat Islam sebagai suatu kekuatan politik di Indonesia.
Sebenarnya secara kuantita jumlah umat Islam masih sangat dominan.
Namun dalam kenyataan diarena politik Indonesia sejak masa Orde lama telah terjadi adu kekuatan.
Pertama antara komunis, selanjutnya dengan sekuler dan Islam-phobia.
PKI yang berhasil melakukan infiltrasi cukup jauh ke dalam tubuh PNI (PNI kiri) dengan menguasai Front Nasional di satu pihak dan TNI AD di lain pihak, telah memberikan peluang kepada pihak komunis untuk menjadi pemenang.
Sepeninggal pemerintahan Soekarno, perlawanan yang dihadapkan kepada umat Islam tetap berlangsung terencana, dan dirancang secara apik oleh kelompok phobia Islam.
Kelompok salibiyah serta kalangan sekuler yang merasa tidak senang kepada peranan pemimpin-pemimpin Islam di Republik ini, ikut berperan mengambil dan memanfaatkan kesempatan.
Berbagai semboyan untuk menyudutkan kelompok Islam dengan tuduhan extrem kanan, fundamentalis, hijau royo-royo, secara sistematis ditampilkan.
Jargon-jargon tersebut sebenarnya tidak lebih hanya pelampiasan kecemasan yang mendalam terhadap umat Islam.
Kecemasan mereka ini juga terlihat kepada sangat ditakuti berperannya ICMI dan Dewan Dakwah.
Kadangkala, Dewan Dakwah dan ICMI dianggap sebagai wadah kebangkitan serta pusat kekuatan umat Islam.
Kondisi dan penilaian seperti ini, merupakan salah satu bukti paling nyata, adanya kelompok phobia Islam di negeri ini.
Era Reformasi telah melahirkan banyak partai-partai.
Termasuk partai yang berani menyatakan prinsip berasas Islam.
Kehadiran partai-partai itu, malah tetap dilihat sebagai bahaya.
Aliran politik Islam tetap dicurigai, dengan membawa kecemasan tersendiri.
Para politisi nasionalis yang bernafas dengan keterikatan paham liberalisme ala barat dan dalih demokratisasi, mulai menghembuskan nafasnya dalam slogan Islam Yes, Partai Islam No.
Bahkan, tatkala pimpinan umat yang ada dalam Majlis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Dakwah menyerukan kepada umat Islam di Indonesia untuk tetap memilih calon-calon legislatif yang se-Aqidah, se-iman atau yang sama beragama Islam, maka seruan tersebut telah dinilai tidak proporsional.
Seruan pemimpin umat Islam dianggap sangat meresahkan.
Bahkan malah dianggap membahayakan bagi kelangsungan kehidupan bernasional. Sungguh sangat aneh.
Bila di zaman Soekarno sengaja dilahirkan ber-bagai usaha dengan menampilkan kekuatan penyeimbang terhadap kekuatan politik Islam.
Kemudian, berkesudahan pada arena adu kekuatan politik di Front Nasional dalam format Nasakom.
Kenyataannya, tampilan tersebut baru berhenti setelah terjadi peralihan kekuatan, karena meledaknya peristiwa G 30 S/PKI.
Maka, merupakan hal yang wajar saja bila perjuangan memperoleh kekuasaan merupakan fenomena politik yang paling menonjol dalam masyarakat.
Karena porsi kekuasaan yang diperoleh setiap kekuatan sosial masyarakat akan berujung pada menerjemahkan semua cita citanya menjadi kenyataan konkrit.
Dengan kata lain, setiap kelompok sosial politik, lewat kekuasaan yang diperoleh, selalu berusaha melakukan alokasi otoritatif nilai nilai yang diyakininya.
Demikianlah yang telah terjadi semenjak tahun 1960-1966-1998 di kala gerak dakwah mulai di kebiri.
Di awali dengan menyuntikkan serum NASAKOM, kemudian ASAS TUNGGAL ke dalam pembuluh darah umat secara paksa di bawah resep Demokrasi Panca Sila.
Demokratisasi dan stabilitas dengan bungkus dan kemasan hak-hak asasi manusia, sangat banyak dijadikan alat penekan. ‘
Hal tersebut sangat berpengaruh bagi pelemahan peranan politik umat Islam sejak masa Demokrasi Terpimpin.
Akibat langsung yang dirasakan adalah, banyaknya pemimpin umat yang senyatanya menduduki pucuk pimpinan partai Islam ditangkap, ditahan dan dipenjarakan.
Di antaranya Bapak Mohammad Natsir dan Boerhanoeddin Harahap yang berada dalam tahanan dari tahun 1961 hingga 1967.
Bapak Prawoto Mangkusasmito, Mohammad Roem, M.Yunan Nasution, E.Z. Muttaqin dan KH Isa Anshary, ditahan pula di Madiun pada tahun 1962.
Demikian pula terhadap Ghazali Sjahlan, Jusuf Wibisono, Mr. Kasman Singodimejo di Sukabumi.
Dan juga penangkapan, penyiksaan, penahanan terhadap S. Soemarsono, A. Mukti, Djanamar Adjam, KH.M. Syaaf dan lainnya.
Kebanyakannya adalah pemimpin bekas partai Masyumi.
Pemimpin-pemimpin kecil di daerah-daerah juga ikut merasakan tekanan-tekanan. Dijauhi dan dikucilkan.
Suatu dinamika perjalanan sejarah perpolitikan di Indonesia.
Banyak partai yang telah membubarkan dirinya karena berseberangan dengan kebijaksanaan pemerintah Soekarno.
Dianggap juga berlawanan dengan Pemerintahan Orde Baru.
Diyakini pula, sebagai partai, maka umat Islam yang sangat menentang keras komunisme di Indonesia, namun tetap dianggap tidak sejalan dengan Orde Baru.
Padahal, kalau melihat perjalanan sejarah pemerintahan Orde Baru, tatkala memulai langkah pembangunan dengan menghapuskan semua paham politik komunis di Indonesia.
Semestinya, partai-partai politik yang Islam yang konsekwen itu sudah mendapatkan angin politik yang segar.
Seharusnya pula dalam perhitungan di atas kertas, Masyumi tentu bisa di rehabilitir kembali.
Alasannya sangat rasionil.
Dan, semestinya menjadi pertimbangan.
Karena, satu-satunya partai politik di Indonesia yang sejak awal berdirinya menentang paham komunisme adalah Masyumi.
Dan teman yang paling setia dalam menegakkan azas-azas berbangsa atau bernegara adalah umat Islam.
Akan tetapi, yang terjadi lain dari perhitungan.
Keluarga besar Bulan Bintang atau yang sedari dulunya akrab disebut simpatisan Masyumi telah terlanjur disebut “kontra revolusi”.
Bahkan sejak dahulu pula, di zaman Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama telah dinamakan bekas “partai yang dilarang”.
Pemberian cap gelaran ini berjalan terus hingga berpuluh tahun.
Walaupun zaman telah berganti dengan Orde Baru, kekuatan umat Islam tetap didorong kepinggiran arena percaturan politik bangsa.
Rehabilitasi Masyumi, sampai hari ini tampaknya tetap sesuatu yang mustahil.
Beberapa pertanyaan seringkali tampil kepermukaan,
apakah rasa nasionalisme pimpinan Masyumi itu, terutama Natsir, diragukan ?
Atau, masihkah di ragukan sikap demokratisnya Natsir ?
Sudah luas dimaklumi pandangan dan pemikiran Natsir tentang “nasionalisme” dan “demokrasi”, kadangkala seiring-sejajar dengan pemikiran Barat modern.
Bahkan, sering pula ditakuti oleh orang-orang yang datang dari barat.
Bapak Mohamad Natsir menilai, nasionalisme dengan pandangan dan anggapan yang wajar.
Nasionalisme sebagai fithrah manusia untuk mencintai tanah air yang diyakini sebagai anugerah (rahmat) Allah.
Agama Islam mengajarkan agar umatnya menjaga tanah airnya sebagai suatu suruhan Agama Islam.
Nasionalisme menurut Natsir, harus mendapatkan nafas keagamaan agar tidak menimbulkan perasaan ta’ashub dan chauvinisme.
Karena itu, sejak muda, Natsir terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menerima pandangan dalam perjuangan pembentukan sebuah negara bangsa (nation-state) adalah suatu keharusan.
Ia adalah sebuah alat yang perlu untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam kedalam situasi konkrit.
Bapak Mohamad Natsir sendiri memang menganut keyakinan bahwa politik harus ditundukkan kepada etika yang tinggi.
Dengan cara itu, keinginan untuk berkuasa sendiri dan “menghabisi” orang-orang tak sepaham dengan menghalalkan segala cara, harus dihindari jauh-jauh.
Salah paham terhadap Masyumi dan Dewan Dakwah memang selalu ada.
Tujuan Masyumi dalam anggaran dasarnya, memperjuangkan terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan orang seorang, masyarakat, dan negara Republik Indonesia menuju keridhaan Allah.
Di samping itu dalam pandangan politiknya, Masyumi sangat konsekwen menentang komunisme dalam segala bentuk.
Dalam pandangan terakhir ini sangat sejalan dengan langkah awal Orde Baru.
Dalam perjalanan sejarah masa Orde Baru, pemerintah sangat mengutamakan kepada stabilitas keamanan.
Dengan banyak menerapkan dwifungsi ABRI.
Kondisi ini sangat dirasakan dalam berbagai sektor lembaga pemerintahan.
Dalam era “Orde Baru” peran politik Islam menjadi makin lemah.
Umat Islam dan sektor sipil pada umumnya tidak lagi mempunyai peranan dalam proses pengambi¬lan keputusan di Indonesia.
Semakin jelas kekuasaan hampir secara penuh dipegang oleh golongan birokrat baik sipil maupun militer, terutama melalui Golkar.
Dua partai lainnya hanya berfungsi sejauh tidak menggangu sistem yang telah diciptakan.
Beberapa ciri utama Orba terlukiskan dalam berbagai fenomena,
Pertama, Peranan militer sudah melimpah di-berbagai bidang, terutama dibidang politik dan birokrasi.
Dan jabatan jabatan, sejak dari bupati sampai gubernur dan sel sel birokrasi penting telah diisi oleh militer.
Kedua, Kekuasaan negara dibidang ekonomi adalah besar, di samping itu, sektor swasta sangat kentara dimonopoli oleh pemilik pemilik modal kuat dengan elite politik sebagai pelindungnya .
Ketiga, Tidak saja Golkar dan Parpol, melainkan juga seluruh organisasi massa, termasuk organisasi organisasi keagamaan yang harus berazas tunggal.
Yaitu asas tunggal Pancasila.
Dan, lebih jauh lagi Pancasila itu sakti dan sakral.
Mesti dicantumkan dalam setiap asas dan dasar suatu organisasi.
Walaupun kenyataannya, sering ditemui yang men-cantumkan asas Pancasila itu, berkelakuan politik yang bertentangan dengan Pancasila sendiri.
Seperti dalam contohnya, menjadikan organisasinya sebagai sarang dari kolusi dan korupsi.
Akibat langsung dirasakan bahwa pemaksaan kehendak kepada rakyat kecil, dirasakan telah menjauhkan masyarakat dari pemerintahnya.
Pada situasi seperti ini, Pancasila hanya seakan sebagai mantel.
Tidak lagi dijadikan falsafah hidup yang semestinya direalisasikan dalam kehidupan berbangsa.
Sangatlah ironis, bahwa organisasi agama juga tidak diperbolehkan berazaskan agamanya.
Ini telah menunjukkan bahwa para penentu proses sosial secara sadar atau tidak telah bertekad memasuki full grown sekularisme.
Keempat, dalam bidang agama di tingkat massa rakyat dan jabatan jabatan strategis di berbagai Departemen dan Pemerintah Daerah terasa dominasi golongan minoritas tertentu yang mengganggu rasa keadilan masyarakat luas.
Kelima, adanya usaha de-Islamisasi.
Pada era reformasi, yang di ubah barulah kulit pembungkus.
Esensi kekuasaan masih akan bertahan pada kelompok yang mengandalkan kekuatan besar, mungkin masih menjauh dari kebenaran dan keadilan.
Kekuatan Islam masih sangat dicemaskan.
Status quo kekuasaan baru masih tetap menjadi bahaya latent terhadap umat Islam.
Pada akhirnya, pendekatan pendekatan security terasa sangat menonjol, sehingga rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat menjadi terhambat.
CR Pesan Pesan Dakwah Mohamad Natsir dalam “Dakwah Komprehensif”, Bagian Gerak Langkah Dakwah Membangun Negeri, oleh HMas’oed Abidin
Buya Masoed Abidin