Menghadapi ancaman Narkoba

peran Ulama di tengah dilematis

Laju PORNOGRAFI dan PORNOAKSI … ???

oleh : H. Mas’oed Abidin

 

Mukaddimah

Indonesia berada di urutan kedua setelah Rusia yang menjadi surga bagi pornografi.[1] Fakta di lapangan membuktikan, tak ada negara di mana VCD porno lebih mudah didapatkan seperti di negeri ini, peredaran media cetak (majalah, tabloid), media interaktif (internet) berbau porno[2], gambar bugil di majalah menciplak Playboy atau Hustler, obrolan seks di radio dan tayangan kencan di televisi semakin “berani”. Pemberitaan aktivitas seksual yang bertentangan syariat, justru terkesan di besarkan. Masyarakat resah melihat media cetak dan elektronika banyak menampilkan pornografi, berbarengan VCD porno bebas diperjualbelikan dan ditonton oleh anak-anak di bawah umur, sehingga ekses yang timbul adalah kriminalitas seks di kalangan remaja meningkat tajam. TV sebagai media informasi, edukasi, entertainment dan juga sosial control ekonomi yang stabil, berperan penting membentuk opini masyarakat, dan menggiring perilaku masyarakat (negative atau positif).

Sebuah buku berjudul Jakarta under Cover mengejutkan banyak kalangan, ternyata Jakarta tidak jauh beda dengan Paris, Amsterdam, atau Moskow, dalam soal pornografi (media porno) maupun pornoaksi (aksi porno), telah menghabiskan biaya besar, diperkirakan perputaran uang di “bisnis” ini ratusan miliar rupiah setiap hari, maka jangan terkejut kalau bisnis porno di kawal sindikat besar.

 

Menyoal Sikap Ulama, Masyarakat, dan Pemerintah

Sebuah ironi, negeri Muslim terbesar di dunia ini tidak bisa mencegah budaya lucah. Masyarakat terkesan tutup mulut membiarkan proses pornografi menari-nari di atas pentas  modernisasi dan globalisasi, sementara generasi remaja menilai perkembangan itu wajar saja.

Kaum ulama, yang memiliki tugas mengingatkan masyarakat dan penguasa, hanya mampu mengungkapkan “keprihatinan”. Bahasa politik berteriak kini era demokratisasi. Pejuang kebebasan bersorak, hak asasi junjung tinggi, walau perangai manusia tak humanis. Maka ungkapan keprihatinan menjadi ketidaksetujuan terendah. Protes apalagi “aksi pencegahan” di anggap ketinggalan dan tradisional, di beri label tidak tahu zaman berubah. Ada juga satu-dua ulama protes keras pornoaksi, hasilnya sering kontraproduktif. Apa pasal ? Pertama, si ulama dan lembaga masyarakat yang melihat pornografi itu bahaya, akan di tuduh ramai-ramai “munafik”. Akhirnya, gerakan membebaskan perilaku porno, dibela mati-matian oleh publik yang dikendalikan opini media dan aktor pornografi/pornoaksi, bahkan generasi muda harapan masa depan ikutan menjauhi ulama yang diberi cap « kolot » tadi. Akibatnya,, makin banyak ulama memilih diam daripada dijadikan “promotor gratis” aktor maksiat.

Di sisi lain, usaha melarang pornografi/aksi melalui jalur hukum dengan membuat RUU memasukkan pornografi/aksi sebagai tindak pidana dalam KUHP, ternyata mentah di tengah sidang dewan, sering pula masyarakat di dorong menentang produk aturan yang membatasi porno aksi atau penyakit masyarakat, contoh kasus perda pekat di Sumbar. Pornografi dan pornoaksi akan bersatus legal, kalau pasal-pasal karet di tarik-tarik longgar, karena dianggap bertentangan HAM, bahkan tidak akan menjadi delik dalam KUHP secara tekstual. Inilah yang sering dipakai pembela pornografi/pornoaksi, dengan pertanyaan seputar definisi pornografi/pornoaksi. Jawaban yang diberikan tentu semakin membingungkan.[3] Namun demikian, ini tidak aneh. Maka RUU Pornografi harus mencantumkan kriteria yang tegas dan parameter terinci tentang definisi pornografi sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami perbedaan interpretasi yang beragam. Hal ini mengingat standar pornografi antara satu orang dengan lainnya berbeda.

Kebingungan terjadi karena tolok ukur yang dipegang adalah “kesepakatan” masyarakat tentang manfaat atau bahaya. Padahal, masyarakat selalu berubah dan bisa jadi pada suatu saat tidak sadar, bahwa kesepakatan di antara mereka akan berdampak serius bagi keberlangsungan masyarakat di masa depan. Yang jelas, kesepakatan masyarakat itu selalu disetir oleh para pengendali opini atau para pembuat pendapat yang memiliki kepentingan bisnis, reputasi, dll. Tidak jarang, di suatu negeri, mereka mengobral berbagai bentuk maksiat (judi, minuman keras, pornografi/pornoaksi) untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kemelut zaman yang sedang terjadi. Tolok ukur seperti ini muncul ketika suatu masyarakat memutuskan untuk memisahkan agama dari kehidupan (sekularisme). Dalam negara yang di bangun di atas sistem sekular, agama tidak akan mendapat peran mengatur masyarakat melalui undang-undang, kecuali sebagian kecil (UU zakat, UU haji, UU kawin, dan yang kecil-kecil lainnya).

 

Kemajuan IT dan berkembangnya Cyberporn

Pornografi di dunia maya lewat internet (cyberporn) terus berkembang, dapat “merusak” moral anak muda, karena semakin banyak “tempat wisata” yang dapat dikunjungi pecandu situs cabul. Bisnis di bidang ini cukup pesat, terbukti dengan tingginya transaksi akses internet porno.[4]  Dapat dibayangkan berapa merosotnya moral bangsa bila cyberporn terus dibiarkan “mengobok-ngobok” generasi muda. Menurut survei yang pernah dilakukan oleh Forester Research, hampir 80% lalu lintas internet  mengarah ke situs-situs dewasa (porno), ternyata masyarakat internet sangat “menikmati” hadirnya situs-situs porno ini. Maraknya situs-situs porno ini telah “mengganggu” kesusilaan dunia internasional.

Di Amerika, beberapa organisasi non-pemerintah (NGO) mulai melakukan upaya  membendung pemekaran cyberporn, karena pornografi bersinggungan dengan peraturan (hukum) di mana situs porno itu dapat diakses. Keberadaan cyberporn mestinya dapat dibendung dengan cara yang bersifat preventif, dan menghadirkan prakondisi komunitas di internet untuk mematuhi hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Cyberporn dapat juga di batasi dengan memberlakukan hukum tertulis (hukum positif). Namun, tidak mudah dilakukan karena perlu keberanian di tengah banyak kendala.

Cyberporn adalah satu kejahatan yang sulit untuk “dipagari”. Pembatasan ini hanya dapat dilakukan melalui dua cara,

1.      mengoptimalkan peraturan hukum dengan melakukan penafsiran atas ketentuan yang ada di dalam KUHP,

2.      mengefektifkan fungsi keluarga dalam memberikan pemahaman dan pendidikan seks agar lebih terarah.

Yang terpenting adalah bagaimana hukum (peraturan) yang ada berjalan optimal. Keberlakuan hukum dalam masyarakat tentunya tidak terlepas dari masyarakat itu sendiri, terutama bagaimana masyarakat memandang cyberporn itu. Sementara, kalangan liberal berpendapat biarkan masyarakat menentukan baik dan buruk, melanggar susila atau tidak, masyarakat yang menetapkan kriteria tersebut.

 

Faktor Ekonomi

Di samping banyak orang bermental bejat yang terlibat pornografi/pornoaksi, tidak sedikit yang menjadi korban dan bias belaka. Kita dapat merasakan, imbalan tak sebanding dengan hilangnya sebuah nama baik, keutuhan keluarga yang jauh dari ridha Allah, telah diderita oleh pengedar VCD porno. Pekerja seks komersial (pelacur) menjawab, umumnya terpaksa karena desakan ekonomi. Tidak aneh, berbagai razia oleh terhadap penyaji maksiat tidak mampu menghabisi bisnis haram ini secara permanen.

Mungkin akan lain halnya bila desakan ekonomi bisa diatasi. Betapapun, orang akan cenderung menggeluti profesi terhormat, aman, dan menenteramkan menuju hari tua. Karena itu, melihat masalah ekonomi yang sangat kompleks membelit negeri ini, tak ada cara lain kecuali menerapkan sistem ekonomi lebih adil dan manusiawi untuk mnjauhkan banyak orang dari “bisnis setan” sehingga tidak banyak orang terperosok memasuki dunia pornografi dan pornoaksi karena alasan kesulitan ekonomi.

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ،  وَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا،  فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ،  فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا،  وَ اتَّقُوْا النِّسَاءَ ……! (رواه مسلم)

« Dunia ini hijau menyenangkan, dan Allah SWT menempatkan kamu di dalamnya dalam posisi yang berbeda-beda, maka yang akan di nilai adalah bagaimana kamu beramal dan berkarya di dalamnya, untuk itu berhati-hatilah terhadap tipuan dunia, dan hati-hati juga terhadap  rayuan perempuan » (HR. Muslim).

Oleh karena itu, bagi kaum Muslim, yang paling mendasar adalah bagaimana agar seluruh sistem kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara di bangun lebih kokoh pada nilai-nilai agama, bukan pada asas keduniawian semata yang sekular sifatnya. Sistim kehidupan mesti di atur oleh agama, bagi seorang muslim adalah dasar Islam!

 

Batasan Pornografi/Pornoaksi Menurut Islam

Islam memberikan definisi yang jelas tentang pornografi dan pornoaksi.

Pornografi adalah produk grafis (tulisan, gambar, film), baik dalam bentuk majalah, tabloid, VCD, film-film atau acara-acara di TV, situs-situs porno di internet, atau bacaan porno yang mengumbar sekaligus menjual aurat, artinya aurat menjadi titik pusat perhatian.

Pornoaksi adalah sebuah perbuatan memamerkan aurat yang digelar dan ditonton secara langsung; dari mulai aksi yang “biasa-biasa” saja seperti aksi para artis di panggung-panggung hiburan umum hingga yang luar biasa dan atraktif seperti tarian telanjang atau setengah telanjang di tempat-tempat hiburan khusus (diskotek-diskotek, klab-klab malam, dll). Tentu saja, dalam konteks pornografi dan pornoaksi yang mengumbar aurat ini, yang di maksud adalah aurat menurut syariat Islam. Seorang wanita yang memperlihatkan sekadar rambut atau bagian bawah kakinya, misalnya, jelas termasuk orang yang mengumbar aurat. Sebab, aurat wanita dalam pandangan Islam adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan.

Secara fikih, menyaksikan secara langsung aurat seseorang yang bukan haknya (pornoaksi) adalah haram, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan syara, pertolongan medis. Ini berlaku juga pada para pembuat pornografi (kamerawan, pengarah gaya, sutradara, dsb.). Sementara itu, sebuah benda dengan muatan pornografi di hukumkan sebagai mubah.

Kemubahan dapat berubah menjadi haram ketika benda (sarana/wasilah) itu dipastikan dapat menjerumuskan pada tindakan keharaman. Kaidah ushul fikih yang mu’tabar menyebutkan, ”Sarana yang menjerumuskan pada tindakan keharaman adalah haram”. Hal ini berlaku terhadap penyebarluasan pornografi pornoaksi yang memiliki dampak serius di masyarakat. Seseorang berhadapan dengan suatu media porno, dipandang belum melakukan aktivitas haram (karena media sebagai benda adalah mubah). Akan tetapi, bila ikut usaha membuat atau menyebarkanluaskan media porno, maka menurut syariat, dia telah melakukan aktivitas yang haram.

Hukum positif yang ada tetap akan berlaku efektif jika penegak hukum berani melakukan “modifikasi” hukum. Perkembangan teknologi tidaklah menjadikan hukum tidak bekerja. Cyberporn hanya ekses dari perkembangan teknologi itu sendiri. Tidak ada yang berubah, kecuali media penyampaiannya. Subtansinya tetaplah sama, pornografi dan haram.

 

Solusi Islam

Islam menghargai kebebasan seseorang untuk berekspresi dalam koridor syariat. Islam mengakui setiap manusia memiliki naluri seksual. Namun diperintah menyalurkan sesuai syariat. Islam sebagai mabda’ (ideologi) memiliki cara-cara yang khas menyelesai masalah yang dihadapi manusia tanpa menelantarkan kebutuhan, dan tidak pula mengabaikan kenyamanan dan hajat manusia banyak dalam masyarakat bermartabat.

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنِ إِيْمَانا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، اَلْمُوَطِؤُّوْنَ أَكْنَافًا، الذِين يَألَّفُوْن و يُؤْلَفُوْنَ  (رواه الطبراني و أبو نعيم)

“Iman seorang mukmin yang sempurna adalah, yang baik akhlaqnya, mau merenangkan  sayap, saling melindungi, dan lemah lembut sesamanya” (HR. Thabraniy dan Abu Nu’aim).

Islam memberikan tuntunan hidup dan aturan bermasyarakat yang akan menjaga agar setiap orang memahami tujuan hidup yang sahih dengan tolok ukur kebahagiaan yang hakiki dunia akhirat. Jika masyarakat mempunyai akhlak yang baik, serta ekonomi yang stabil, akhirnya demand (permintaan) pada bisnis pornografi maupun pornoaksi pun akan merosot tajam. Setiap bisnis selalu berputar pada adanya supply (penawaran) dan demand (permintaan). Maka kedua unsur supply dan demand di dalam bisnis pornografi dan pornoaksi harus dihancurkan. Islam menetapkan agar dalam wilayahnya orang tidak mengumbar aurat, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan syariat, agar terpelihara ketertiban.

Islam juga menetapkan satu perangkat  ekonomi berjalan dengan benar. Ada kewajiban membangun satu kondisi dimana orang leluasa mencari nafkah yang halal, dan terhindar dari bisnis pornografi atau pornoaksi. Pemerintahan menurut ajaran agama Islam, berkewajiban mendidik rakyat untuk berpola sikap dan perilaku Islami. Media massa di arahkan agar tidak  memprovokasi umat dengan stimulasi yang merangsang kebutuhan pornografi dan pornoaksi. Demikian juga keberadaan berbagai sarana hiburan yang selama ini menjadi ajang pertemuan pelaku kemaksiatan, mesti di bersihkan tanpa harus merusak fisiknya. Pemerintah pada seluruh tingkat mengatasi masalah kerusakan moral ini dengan perbaikan pendidikan dan ekonomi, kemudian menghapus para penganjur pornografi dan pornoaksi dengan menanamkan kesadaran hukum, dan kepada setiap yang nekad melanggar hukum, maka negara tak ragu menerapkan sanksi represif. Di dalam Islam, ada hukuman jilid (pukul) dan rajam yang di jatuhkan kepada pezina, bahkan dapat diganti dengan cara-cara yang sesuai serta berdampak kejeraan. Hukuman ta’zir dan mempermalukan dapat diterapkan bagi para pengelola dan pendukung bisnis ini.

Definisi zina dalam Islam sangat jelas, yakni setiap hubungan dan aksi seksual yang di lakukan oleh pihak-pihak yang tidak di ikat oleh pernikahan.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Israk, 17:32)

 

Ini jelas berbeda dengan definisi KUHP yang hanya membatasi perzinaan sebatas pada orang-orang yang berstatus kawin dan pasangannya yang keberatan atas selingkuhnya. Definisi KUHP ini jelas tidak akan mampu melibas aktor-aktor pornografi dan pornoaksi yang statusnya tidak kawin atau justru terjadi atas suruhan dan ‘doa-restu’ pasangannya.

 

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu’min.” (QS. An Nuur, 24 : 3)

 

KESIMPULAN

Walhasil, memberantas pornografi/pornoaksi tak bisa sepotong-sepotong, namun harus komprehensif, harus di mulai dari akar fondasinya, dengan melibas sistem hukum sekular dan menggantinya dengan sistem hukum agamis, karena  Allah Swt. telah berfirman:

 

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum Jahiliah yang kalian kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya selain Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS al-Maidah,  5 : 50).

 



[1]  Laporan Kantor Berita Associated Press (AP), diberitakan pers tahun lalu(Republika, 17/07/2003).

[2] Berdasarkan laporan terakhir yang dikeluarkan oleh American Demographics Magazine menunjukkan adanya peningkatan keberadaan situs porno di internet. Data diperoleh dari sextracker.com. Jumlah situs yang menyediakan pornografi meningkat dari 22.100 pada 1997 menjadi 280.300 pada 2000 atau melonjak 10 kali lebih dalam kurun tiga tahun!.

 

[3] Dosen Institut Agama Islam (IAIN) Sumatera Utara, Prof Dr Syahrin Harahap, mengatakan, saat ini kegiatan pornografi di Tanah Air sudah sangat meresahkan warga masyarakat. “Pemerintah dan DPR agar secepatnya untuk mengesahkan UU Anti Pornografi”.

[4] Pada tahun 1998 saja, di Amerika transaksi ini  hampir bernilai AS$1,4 miliar.

Categories: Adat Basandi Syarak, Amar Makruf Nahi Munkar, Buya Masoed Abidin, Education, Globalisasi, Komentar, Masyarakat Adat, Pendidikan, Strategi Pendidikan Madani, Surau | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: